Data Komnas HAM dan Pemprov DKI beda
Hedi Novianto

Kekisruhan rencana relokasi warga Waduk Pluit, Jakut, mengungkap perbedaan data warga yang dimiliki Pemprov DKI dan Komnas HAM. Data Pemprov DKI menyebut ada sekitar 7.000 warga yang harus dipindahkan. Sementara data Komnas HAM, yang diutarakan oleh Komisiener Pemantauan dan Penyelidikan Siane Indriani, menyatakan ada 12 ribu warga.
"Kita akan periksa lagi, jangan sampai ditunggangi oleh preman. Nanti harus dipisahkan juga, mana yang benar-benar warga dan mana yang mafia," kata Gubernur DKI Joko Widodo selepas pertemuan dengan Komnas HAM di Menten, Jakpus, Jumat (17/5/2013).
>> Terkait:
- Ada ''mafia'' di Waduk Pluit
- Jokowi bingung dituduh melanggar HAM