Komnas HAM berbalik dukung Pemprov DKI

(Kiri-kanan) Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, Gubernur DKI Jokowi, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila dalam jumpa pers hari Jumat (17/5/2013) — © M. Agung Rajasa/Ant

Setelah sempat "menyerang" Pemprov DKI Jakarta terkait rencana relokasi warga Waduk Pluit, Jakut, Komnas HAM kini berbalik arah. Selepas bertemu Gubernur Joko Widodo (Jokowi), hari ini (17/5/2013), Komnas HAM menyatakan mendukung langkah Pemprov untuk membersihkan rumah liar dan memindahkan warganya ke rusunawa.

"Pendudukan tanah negara tidak diperbolehkan. Terlebih di sana memang banyak makelar tanah dan preman. Jadi, hanya warga yang punya KTP yang berhak mendapat rusunawa," kata Siane Indriani, Komisioner Komnas HAM. Namun Jokowi menyatakan tidak akan membedakan perlakukan terhadap warga, baik memiliki KTP atau tidak.

>> Terkait:

• Data Komnas HAM dan Pemprov DKI beda
• Ada "mafia" di Waduk Pluit
• Jokowi bingung dituduh melanggar HAM